MEDAN – Situasi geopolitik global dan kebijakan penyesuaian harga BBM industri mulai menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pelaku usaha di Sumatera Utara.
Dampaknya tidak hanya mengancam stabilitas dunia usaha, namun juga berpotensi memicu gelombang PHK, gangguan rantai pasok hingga kerawanan sosial di tengah masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan coffee morning dan pertemuan silaturahmi antara jajaran Direktorat Intelkam Polda Sumut bersama APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Sumut, Medan, Selasa (11/5/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Direktur Intelkam Polda Sumut Kombes Pol Decky Hendarsono, S.I.K bersama jajaran pejabat Ditintelkam Polda Sumut.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wadir Intelkam AKBP Jhonson Marudut Hasibuan, Kasubdit III AKBP Syahrial Siregar, Kanit II Subdit II Kompol Trio Romi Manik, S.H, Panit V Subdit III Ipda Lamhot, personel Unit 2 Subdit II Ekonomi Ditintelkam Polda Sumut, serta sejumlah pengurus dan anggota APINDO Sumut.
Dari pihak APINDO hadir Bambang Hermanto selaku Sekretaris Eksekutif APINDO Sumut, Pinpin selaku Wakil Ketua APINDO sekaligus HRD PT STTC, Muntong Ketua Bidang UMKM APINDO Sumut, Perri Iskandar Bendahara APINDO Sumut, Endy Kartono Sekjen APINDO Sumut, Bahari Wakil Ketua APINDO Sumut serta Syafrudin Tarigan Ketua Bidang Hubungan Industrial APINDO Sumut.
Dalam forum diskusi tersebut, Wakil Ketua APINDO menyampaikan bahwa persoalan dunia usaha saat ini bukan hanya dipengaruhi kondisi geopolitik global, tetapi juga berbagai hambatan yang masih dialami pelaku usaha lokal di daerah.
“Kenaikan harga BBM industri sangat berdampak terhadap operasional perusahaan dan berpotensi memicu pengurangan tenaga kerja. Belum lagi persoalan infrastruktur dan kerusakan alat crane di Pelabuhan Belawan yang ikut menghambat aktivitas distribusi,” ujarnya.
APINDO juga menyoroti persoalan perizinan yang dinilai masih kerap mempersulit pelaku usaha lokal. Mereka berharap pemerintah dapat segera memperbaiki sarana-prasarana penunjang industri agar roda perekonomian tetap berjalan stabil.
Sementara itu, Dir Intelkam Polda Sumut Kombes Pol Decky Hendarsono menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi catatan penting untuk diteruskan kepada pimpinan dan pemerintah daerah sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di sumatera utara.
“Kami menampung seluruh aspirasi yang berkembang, termasuk terkait kenaikan BBM industri dan dampaknya terhadap dunia usaha maupun masyarakat. Ini menjadi bagian antisipasi agar potensi gejolak sosial dan gangguan kamtibmas dapat dicegah sejak dini,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun ruang diskusi lanjutan dengan menghadirkan instansi dan pejabat berwenang agar persoalan dunia usaha di Sumut dapat dicarikan solusi konkret sebelum berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.(Red/Tim)