( Batam -Media Surya id)
Dugaan keterlibatan kekuatan ekonomi besar atau oligarki properti kini mencuat sebagai aktor intelektual di balik skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Aksi spionase yang menggunakan infrastruktur Lawful Interception Management System (LIMS) Polri tersebut dinilai memicu gelombang kecaman karena mengarah pada tindakan makar.
Direktur Eksekutif Astacita Merahputih Kerakyatan (AMC), Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H., mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk bergerak cepat dan berani menyisir jaringan mafioso yang diduga mengalirkan dana hitam (black funding) dalam operasi ini.
Hubungan Historis dan Panggilan Moral
Hasan Basri menegaskan bahwa dirinya merasa terpanggil secara moral untuk membela keselamatan Kepala Negara karena hubungan keduanya merupakan jalinan persahabatan sebagai teman seperjuangan yang sudah mengakar lama.
“Saya mengenal dekat dan lama Bapak Prabowo Subianto. Saat beliau menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Periode 2008–2013, saya berada langsung di samping beliau sebagai Bendahara Umum. Kami berjuang bersama demi nasib rakyat kecil,” ujar Hasan Basri di hadapan wartawan.
Menembus Dinding Lembaga Negara
AMC meminta kepolisian tidak hanya berhenti pada penindakan oknum aparat di lapangan, melainkan harus membongkar penyandang dana utama dari kelompok oligarki tersebut. Berdasarkan indikasi yang dihimpun AMC, jaringan ini disinyalir memiliki kekuatan besar yang mampu menembus berbagai lembaga negara, mulai dari kepolisian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga lingkaran legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Kelompok tersebut juga diduga merupakan pelaku kejahatan mafia tanah yang kerap merampas hak milik rakyat termasuk di pertambangan demi gurita bisnis mereka, namun selama ini seolah tidak tersentuh oleh hukum. Bahkan, beberapa oknum jenderal aktif maupun purnawirawan disinyalir menjadi kaki tangan kelompok ini demi melancarkan agenda terselubung untuk mengendalikan hukum dan kekayaan negara.
Komitmen Istana: Hukum Tanpa Pandang Bulu
Di sisi lain, Istana menegaskan komitmennya bahwa penegakan hukum dalam kasus ini akan berjalan tanpa pandang bulu, tanpa melihat jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik.
“Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan resminya terkait komitmen keadilan dan perlindungan hak rakyat.
Empat Tersangka Ditahan di Mako Brimob
Hingga saat ini, Bareskrim Polri dilaporkan telah menetapkan empat tersangka utama, termasuk mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo serta beberapa jenderal aktif lainnya yang kini ditempatkan di Rutan Mako Brimob.
Publik kini menanti langkah tegas kepolisian di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto untuk meruntuhkan tembok impunitas dan menyeret seluruh pemodal serta aktor intelektual ke pengadilan. (Red)