Hampir setiap hari, IGD dilaporkan dalam kondisi penuh, bahkan sebagian rumah sakit terpaksa menunda penanganan pasien non-kritis akibat keterbatasan kapasitas.
Pengamat kesehatan, Jhon Tulus R Sitompul, menilai kondisi ini bukan semata persoalan tingginya jumlah pasien, melainkan adanya ketimpangan layanan kesehatan antara kota dan daerah. Menurutnya, banyak rumah sakit di tingkat kabupaten belum mampu menangani penyakit kronis maupun kasus medis yang kompleks.
“Akibat keterbatasan dokter spesialis dan peralatan medis, pasien dari kabupaten langsung dirujuk ke rumah sakit di Medan. Ini yang menyebabkan penumpukan di IGD,” ujarnya.
Ia menjelaskan, idealnya sistem rujukan berjenjang dapat berjalan optimal, di mana pasien ditangani terlebih dahulu di fasilitas kesehatan terdekat. Namun dalam praktiknya, rumah sakit daerah sering kali tidak memiliki sumber daya memadai, sehingga rujukan ke rumah sakit di kota besar menjadi pilihan utama.
Selain itu, persepsi masyarakat juga turut memengaruhi. Banyak pasien yang memilih langsung berobat ke Medan karena menganggap fasilitas dan kualitas layanan lebih baik, meskipun kondisi mereka sebenarnya masih dapat ditangani di daerah.
Jhon Tulus menekankan pentingnya peran pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam mengatasi persoalan ini. Ia mendorong adanya pemerataan tenaga medis, terutama dokter spesialis, serta peningkatan fasilitas dan peralatan di rumah sakit pemerintah di kabupaten.
“Jika rumah sakit di daerah diperkuat, masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota. Ini akan mengurangi beban rumah sakit di Medan sekaligus meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata,” tambahnya.
Para pemerhati menilai, tanpa langkah strategis dan berkelanjutan, kondisi IGD yang terus penuh berpotensi menurunkan kualitas pelayanan dan meningkatkan risiko keterlambatan penanganan pasien. Pemerataan layanan kesehatan pun menjadi kunci untuk mengurai persoalan yang kini dirasakan langsung oleh masyarakat.
