Medan, mediasurya.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pelaku usaha kuliner dan penyedia pangan lokal di Sumatera Utara.
Pelaksanaan program MBG yang cenderung terpusat dan berskala besar dinilai belum sepenuhnya melibatkan UMKM lokal. Akibatnya, banyak pelaku usaha kecil yang selama ini menggantungkan pendapatan dari penjualan makanan harian mengalami penurunan omzet sejak program tersebut berjalan.
Tokoh pemuda Sumatera Utara, Jhon Tulus R. Sitompul, menilai kebijakan ini perlu dikaji ulang agar tidak merugikan ekonomi rakyat kecil.
“Program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, namun dalam implementasinya justru berpotensi mematikan UMKM lokal. Pedagang kecil, katering rumahan, dan warung makan kehilangan pasar karena penyediaan makanan dilakukan secara terpusat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti mekanisme pengadaan yang dinilai tidak ramah UMKM. Persyaratan administratif yang rumit, kebutuhan modal besar, serta skema pembayaran yang tidak fleksibel membuat pelaku UMKM sulit berpartisipasi dalam program MBG.
Lebih lanjut, Jhon Tulus R. Sitompul mengingatkan bahwa melemahnya UMKM akan berdampak langsung pada ekosistem ekonomi lokal, termasuk petani kecil dan pekerja informal yang selama ini menjadi bagian dari rantai pasok UMKM.
“Jika UMKM tersingkir, maka yang terdampak bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga petani dan masyarakat kecil di sekitarnya. Pemerintah harus memastikan program ini bersifat inklusif dan berpihak pada ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, serta membuka ruang kemitraan yang lebih luas bagi UMKM lokal sebagai penyedia makanan maupun pemasok bahan baku.
“Program gizi tidak boleh berjalan dengan mengorbankan keberlangsungan ekonomi rakyat. Kesehatan dan kesejahteraan seharusnya berjalan beriringan,” tutup Jhon.
Erwin s