MEDAN – Forum Masyarakat Jorlan Hataran, Kabupaten Simalungun, mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan dan penguasaan aset fasilitas umum (fasum) seluas 9.625 meter persegi yang merupakan bagian dari lahan seluas 25 hektare.
Pengaduan tersebut diterima oleh pihak Kejati Sumut yang diwakili Jaksa Fungsional, Randi H. Tambunan, SH.
Dalam pengaduannya, Forum Masyarakat Jorlan Hataran mengungkapkan adanya dugaan pengalihan dan penjualan tanah yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum (fasum) kepada pihak perorangan.
Tanah seluas 9.625 meter persegi tersebut diduga merupakan bagian dari tanah negara eks Hak Guna Usaha (HGU) yang diperuntukkan bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat.
Forum masyarakat menduga, dalam prosesnya terdapat keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN), yakni mantan Lurah Tiga Balata, yang diduga melakukan penggelapan atau penyalahgunaan aset negara tersebut.
Lebih jauh, forum juga mengungkapkan dugaan bahwa tanah fasum tersebut telah diperjualbelikan oleh anak mantan Camat Jorlan Hataran. Berdasarkan informasi yang disampaikan forum, tanah tersebut diduga telah dibagi menjadi 19 persil dengan harga sekitar Rp10 juta per persil.
Atas dugaan tersebut, Forum Masyarakat Jorlan Hataran meminta Kejati Sumut untuk menindaklanjuti laporan secara serius, melakukan penyelidikan, serta mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penguasaan dan transaksi tanah yang diperuntukkan bagi fasilitas umum tersebut.
Forum masyarakat menegaskan bahwa perjuangan ini merupakan bagian dari upaya menyelamatkan aset negara agar tidak dikuasai atau dialihkan untuk kepentingan pribadi.
Melalui pengaduan tersebut, masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri status kepemilikan tanah, dokumen peruntukan fasum, proses penerbitan alas hak, serta dugaan transaksi jual beli terhadap 19 persil tanah tersebut.
Masyarakat berharap Kejati Sumut dapat mengusut tuntas dugaan persoalan ini demi menyelamatkan aset negara dan mengembalikan hak masyarakat atas fasilitas umum yang semestinya dapat dinikmati bersama.