Di tengah derasnya agenda pembangunan, pemerintah terlihat semakin agresif meluncurkan berbagai program berskala besar. Namun, di balik ambisi tersebut, muncul satu pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: apakah kebijakan ini benar-benar lahir dari studi kelayakan yang matang, atau sekadar dorongan populisme fiskal?
Dua program yang patut dicermati adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Daerah Merah Putih (KDMP). Keduanya terdengar progresif di permukaan, tetapi menyimpan persoalan serius jika ditelaah melalui kacamata ekonomi.
MBG: Kebijakan Massal yang Kehilangan Akurasi
Program Makan Bergizi Gratis mencerminkan niat baik negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, pendekatan yang digunakan justru menunjukkan ketiadaan disiplin dalam targeting kebijakan publik.
Memberikan bantuan kepada seluruh siswa tanpa membedakan kondisi ekonomi adalah bentuk over-subsidy yang tidak efisien.
Dalam teori ekonomi kesejahteraan, kebijakan seperti ini berpotensi:
Menciptakan distorsi alokasi anggaran
Menggerus ruang fiskal untuk sektor lain yang lebih prioritas
Menghilangkan prinsip equity (keadilan)
Lebih ironis lagi, negara berpotensi mengalokasikan triliunan rupiah kepada kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan tersebut.
Ini bukan lagi soal niat baik, tetapi soal ketepatan desain kebijakan.
Tanpa mekanisme seleksi berbasis data, MBG berisiko berubah dari program strategis menjadi simbol populisme anggaran.
KDMP: Ilusi Memotong Rantai, Mengabaikan Realitas Pasar
Jika MBG bermasalah pada sisi targeting, maka KDMP menghadapi persoalan yang jauh lebih fundamental: ketidaksesuaian dengan mekanisme ekonomi riil.
Gagasan memotong rantai distribusi untuk menurunkan harga memang terdengar logis secara sederhana.
Namun, pendekatan ini justru mencerminkan cara berpikir yang terlalu linear dalam sistem ekonomi yang kompleks.
Rantai distribusi bukan sekadar “biaya tambahan” yang bisa dihilangkan, melainkan:
Infrastruktur ekonomi informal dan formal
Sumber penghidupan jutaan pelaku usaha
Sistem efisiensi yang terbentuk dari kompetisi pasar
Memutus rantai ini secara administratif justru berpotensi:
Menghilangkan lapangan kerja secara masif
Mengganggu stabilitas distribusi barang
Menciptakan inefisiensi baru yang lebih besar
Lebih jauh lagi, KDMP mengandung risiko klasik yang sering diabaikan:
apakah entitas yang dibentuk negara mampu bersaing secara bisnis?
Pengalaman menunjukkan bahwa banyak lembaga berbasis pemerintah gagal karena:
Lemah dalam manajemen
Tidak adaptif terhadap pasar
Bergantung pada subsidi
Tanpa perhitungan bisnis yang ketat, KDMP berpotensi menjadi: Instrumen ekonomi yang tidak kompetitif
Bahkan bertransformasi menjadi beban fiskal permanen
Masalah Struktural: Kebijakan Tanpa Disiplin Analitis
Kedua program ini mencerminkan pola yang lebih besar, yaitu absennya disiplin dalam perumusan kebijakan berbasis studi kelayakan.
Kebijakan publik seharusnya tidak dibangun atas asumsi sederhana, tetapi melalui:
Cost-benefit analysis yang terukur
Analisis dampak sosial-ekonomi lintas sektor
Uji kelayakan implementasi
Simulasi risiko jangka panjang
Tanpa itu, negara berisiko masuk dalam jebakan: Kebijakan mahal, dampak minim Intervensi besar, hasil tidak optimal
Penutup: Negara Bukan Operator, Tapi Regulator
Negara memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Namun, ketika negara mulai terlalu jauh masuk ke dalam mekanisme pasar tanpa kesiapan dan perhitungan matang, maka yang terjadi bukan efisiensi, melainkan distorsi.
Kebijakan yang baik bukan yang paling populer, tetapi yang paling rasional, terukur, dan berkelanjutan.
Jika tidak, maka yang akan kita lihat ke depan adalah fenomena yang berulang:
anggaran besar digelontorkan, tetapi dampaknya tidak sebanding—bahkan berpotensi menciptakan masalah baru.
Sudah saatnya pemerintah kembali pada prinsip dasar ekonomi:
setiap kebijakan harus layak secara finansial, tepat secara sosial, dan realistis dalam implementasi.