Medan, mediasurya.id – Aksi brutal sekelompok pemuda yang menghadang dan menyerang Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan, S.I.K., M.H., di ruas Tol Belmera pada Sabtu (3/5/2025) dini hari, memicu gelombang kecaman luas.
Aksi premanisme yang terang-terangan dilakukan di ruang publik tersebut dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap hukum dan aparat negara yang sedang menjalankan tugas.
Komite Independen Batak (KIB) melalui Wakil Ketua Umumnya, Jhon Tulus R. Sitompul, S.Sos., MDP, menyampaikan sikap tegas.
KIB menilai serangan terhadap aparat penegak hukum bukan hanya ancaman terhadap individu, tetapi serangan langsung terhadap simbol ketertiban dan keamanan negara.
“Peristiwa ini mencerminkan keberanian pelaku kriminal yang sudah kelewat batas. Ini bukan lagi pelanggaran lalu lintas, ini aksi kejahatan terang-terangan yang bisa mengancam nyawa siapa saja. Penegak hukum yang bekerja secara profesional justru harus mendapat dukungan penuh, bukan dicurigai atau disudutkan,” ujar Jhon Tulus dalam pernyataannya, Selasa (6/5/2025).
Ia menilai tindakan Kapolres yang terpaksa melakukan tindakan tegas terhadap pelaku sudah tepat dan sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang berimbang.
“Dalam menghadapi kekerasan, pendekatan persuasif kadang tidak cukup. Jika aparat sudah bertindak secara terukur dan sesuai dengan prosedur hukum, maka tindakan itu sah secara moral dan legal. Negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme yang membahayakan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jhon menyoroti keresahan masyarakat atas meningkatnya tindak kriminalitas di kawasan Medan dan sekitarnya, termasuk kasus begal, tawuran, hingga penyalahgunaan narkoba yang melibatkan kelompok remaja dan pemuda.
“Banyak warga yang kini merasa tidak aman untuk sekadar keluar rumah. Ini fakta sosial yang nyata. Dalam situasi seperti ini, justru dibutuhkan aparat yang tegas dan berani seperti Kapolres Oloan. Kita tidak bisa terus-menerus mendewakan narasi humanis di atas fakta kriminal yang brutal,” jelasnya.
KIB juga mengecam keras munculnya opini publik yang mencoba membelokkan arah perhatian dengan menyudutkan pihak kepolisian.
“Narasi-narasi yang menyalahkan polisi padahal mereka menjalankan tugas secara benar sangat tidak bertanggung jawab. Itu justru memperlemah semangat aparat dan memperkuat posisi pelaku kejahatan. Kita tidak boleh membiarkan opini sesat melemahkan pilar keamanan kita sendiri.” tambahnya.
Ia pun mengingatkan pimpinan Polri agar tetap berdiri tegak bersama anggotanya yang bekerja di lapangan.
Evaluasi boleh dilakukan, namun jangan sampai aparat yang menjalankan tugasnya justru diposisikan sebagai pesakitan.
“Kalau Kapolres yang sudah menjalankan tugas secara sah dilemahkan, maka apa yang akan mencegah pelaku kejahatan bertindak lebih nekat ke depannya? Kita akan membuka ruang kekacauan yang lebih luas. Pimpinan Polri harus bijak dan berdiri di pihak yang benar.” jelasnya lagi.
Mengakhiri pernyataannya, Jhon menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu berdiri bersama aparat penegak hukum yang bertindak demi kepentingan umum.
“Kita ini negara hukum, bukan negara rasa takut. Bila hukum dilemahkan, yang menang bukan rakyat, tapi para pelaku kejahatan. Jangan biarkan itu terjadi.” tutupnya.
Tim